Distanbunhut Siapkan Embung

SOREANG,(GM)-

Mengantisipasi kekeringan yang mungkin terjadi tahun ini, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (Distanbunhut) Kab. Bandung akan menyiapkan embung (kolam penampungan air, red). Persiapan ini diharapkan dapat mencegah petani kekurangan air sehingga dapat tetap bertani di musim kemarau.

"Untuk mengantisipasi kemarau panjang tahun ini, kita telah menyiapkan embung, sehingga petani bisa tetap menanam padi," ujar Kadistanbunhut Kab. Bandung, A. Tisna Umaran, Rabu (26/1).

Menurut Tisna, embung dipersiapkan di daerah-daerah yang merupakan sentra pertanian di Kab. Bandung. "Sejumlah embung-embung sudah dibangun di beberapa kecamatan," katanya.

Tahun 2009, Distanbunhut membuat 10 embung di Kec. Pangalengan, Cimenyan, Soreang, Pacet, Rancabali, dan Kec. Pasirjambu. Tahun 2010, dibangun di empat kecamatan, yaitu Kec. Cimenyan, Pacet, Soreang, dan Kec. Pangalengan.

Untuk tahun ini, kata Tisna, akan melihat kondisi embung-embung yang sudah dibangun. "Kami akan memeriksa embung-embung yang sudah dibangun sebelumnya. Kami akan memeriksa kelayakannya. Kalau memang harus dibetulkan, kami akan membetulkannya. Kalau memang kurang, tentunya kami akan menambahnya," ujarnya.

Tisna menuturkan, ada kemungkinan di daerah yang produksi padinya tinggi jumlah embung-embungnya akan ditambah. "Bisa saja ada penambahan embung. Kita lihat saja nanti bila musim kemarau memang terjadi," jelasnya.

Menurut Tisna, ada kemungkinan pihaknya menyiapkan embung di beberapa titik di kecamatan yang selama ini menjadi sentra pertanian. Selain itu akan diberikan juga bantuan berupa 21 pompa air. "Tidak hanya embung, untuk mengantisipasi musim kemarau, kita juga akan memberikan bantuan berupa pompa air," jelasnya.

Tisna berharap pembuatan embung dan bantuan pompa air bisa meningkatkan produksi pertanian di saat musim kemarau. 

"Tentunya kita berharap di musim kemarau, produksi pertanian di Kab. Bandung meningkat dengan adanya embung ini," katanya. (B.84)**

Share:

Read More

BPBD harus Susun Aksi Daerah Tangani Bencana

SOREANG,(GM)- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bandung harus segera menyusun aksi daerah untuk menjadi pedoman dalam penanganan bencana alam di Kab. Bandung. Jika aksi daerah ini telah tersusun, nanti dilampirkan dalam Perda Penanggulangan Bencana Alam. Ketua Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK) Kab. Bandung, Umar Alam Nusantara kepada "GM", Senin (24/1) menuturkan, BPBD Kab. Bandung sebagai badan yang baru terbentuk, harus mampu mengoordinasikan semua program penanggulangan bencana dan menerima semua masukan dari masyarakat. Agar program ini sinkron dengan masyarakat dan stake holder lainnya, pemerintah harus segera menyusun aksi daerah. "Hasil dari penyusunan aksi daerah ini, nantinya menjadi pedoman pemerintah dalam penanganan bencana yang di dalamnya meliputi tindakan untuk mengurangi risiko bencana alam, tanggap darurat hingga recovery. Dokumen aksi daerah ini juga akan dilampirkan dalam Perda Penanggulangan Bencana Alam," ujar Umar yang mencontohkan semua daerah yang mempunyai BPBD sudah menyusun aksi daerah.  Mengenai Kab. Bandung yang hingga saat ini belum mempunyai Perda Penggulangan Bencana Alam, Umar mengatakan, hal tersebut tidak masalah karena aksi daerah bisa dilakukan tanpa perda. "Penyusunan aksi daerah ini tidak perlu menunggu Perda Penanggulangan Bencana Alam. Kalaupun nanti dimasukkan ke dalam perda, itu hanya untuk lampiran saja," ujarnya. Masih lemah Lebih lanjut Umar menuturkan, Pemkab bandung masih lemah dalam penanganan bencana alam, terutama dalam upaya mencegah dan mengurangi dampak bencana serta tindakan recovery. "Yang paling dirasakan masyarakat, dalam hal recovery," katanya. Menurut Umar, terkait bencana alam ini, recovery sangat penting dipikirkan pemerintah karena dampaknya sangat terasa oleh korban. Sebagai bukti, banyak korban banjir yang terjerat rentenir karena harus membuka usaha untuk melanjutkan hidup setelah terkena bencana. "Untuk berdagang mereka harus kembali dari nol karena semuanya habis terendam banjir. Makanya mereka terpaksa pinjam sama rentenir daripada tidak usaha sama sekali," katanya. Pemerintah, lanjutnya, sebenarnya memberikan bantuan senilai Rp 150. 000 bagi korban banjir. Namun bantuan tersebut tidak cukup untuk membuka usaha. Dengan banyaknya korban bencana yang terjerat renternir, lanjut Umar, pemerintah seharusnya tanggap dengan memberikan bantuan minimal berupa pinjaman lunak. "Kalaupun sekarang ada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), tetap saja masyarakat kesulitan meminjam uang untuk modal karena terkendala administrasi seperti untuk agunannya," ujarnya. (B.97)**

Share:

Read More

Pemkab Bandung Tetap Berikan Bantuan

SOREANG,(GM)- Meski tidak ada bencana alam yang terbilang besar, Pemkab Bandung tetap memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah. Bantuan juga diberikan untuk pencegahan bencana seperti pembangunan bronjong guna mengantisipasi longsor di beberapa titik. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bandung, Juhana Atmawinata didampingi Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Bandung, Cecep Hendrawan kepada "GM", Senin (24/1) menuturkan, pihaknya memberikan bantuan tidak hanya bagi korban bencana besar seperti banjir. Untuk musibah apa pun seperti kebakaran, sudah sepatutnya BPBD memberikan bantuan. "Seperti kebakaran di Kutawaringin, beberapa waktu lalu yang meludeskan rumah warga. Kita bantu minimal family kit dengan harapan korban bisa bertahan seminggu sebelum rumahnya dibangun kembali," katanya. Beberapa waktu lalu pihaknya juga memberikan bantuan bronjong untuk mengantisipasi melebarnya longsoran jalan di daerah Ibun. "Paling tidak brojong bisa menahan jalan sebelum nantinya ada perbaikan," katanya. Lebih lanjut Juhana menuturkan, untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam, Pemkab Bandung juga masih mempunyai stok beras. Dengan begitu jika terjadi bencana, pihaknya bisa langsung menyalurkan bantuan kepada para korban. "Bantuan untuk korban bencana tetap disediakan. Stok beras sekarang diperkirakan masih ada 20 ton," katanya. Sementara Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Bandung, Cecep Hendrawan menuturkan, pihaknya belum bisa mengeluarkan bantuan sendiri karena belum punya dana on call. Untungnya untuk menggunakan anggaran tidak terduga, BPBD mendapat keringanan dalam prosedurnya.  "Untuk mengeluarkan dana tidak terduga memang ada proses dan prosedurnya. Tapi kalau ada bencana dan masyarakat butuh bantuan, tidak mungkin kita menempuh prosedur yang ditetapkan karena akan lama. Makanya untuk bantuan kedaruratan, kita ada keringanan dalam prosedur," ujarnya. Menurut cecep, tidak tersedianya dana on call ini karena untuk mengajukan anggaran belum ada payung hukumnya berupa perda penanganan bencana. "Bukan hanya anggaran kedaruratan atau dana on call, kita juga masih kekurangan peralatan bencana," ujarnya.  Menurut Cecep, logistik yang dimiliki BPBD Kab Bandung sekarang ini baru 4 perahu karet, 6 unit mesin pompa serta 10 tenda, yang terdiri atas 6 unit tenda peleton, dan 4 tenda regu. Meski demikian untuk perahu karet, kemungkinan BPBD akan menarik dari dinas lain seperti Dinsos dan Kesbang Linmas.  Dijelaskan Cecep, meski peralatan masih kurang, namun pihaknya tidak terlalu khawatir karena peran swasta dan instansi lain sangat bagus dalam memberikan bantuan seperti meminjamkan perahu karet.  "Untuk perahu karet kadang kita ditawari pinjaman seperti dari Wanadri maupun TNI AL," katanya. (B.97)**

Share:

Read More

Bencana Tanah Longsor di Desa Ibun Kecamatan Ibun

Dinas SDAPE dan BPBD Kabupaten Bandung meninjau lokasi Bencana alam tanah longsor di sungai Cihanyir Desa Ibun Kecamatan Ibun sebagai tindak lanjut laporan Kepala Desa Ibun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, bencana tersebut mengakibatkan ambruknya Jembatan Cihanyir sehingga sarana perhubungan yang menuju ke Dusun Enggok, Pasir Tengah pasir bangbara dan cikondang terputus.

Selain itu juga bendung pengairan yang mengairi lahan pesawahan dengan luas sekitar 43 Ha yang berada di Blok Pasirtukung, Haurlega, Tarikolot dan Gandol jebol yang diperkirakan tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Adapun rumah penduduk yang ambruk tertimpa longsoran tanah adalah rumah Sdr. Apuy dan Sdr Isak di Dusun Batusirap RT 03 RW 04.

Untuk mengantisipasi dan mengurangi resiko longsor susulan, Pemerintah Kabupaten Bandung menyalurkan bantuan berupa bronjong kawat dan karung plastik.

Share:

Read More

Pengaruh La Nina Menyebabkan Terjadi Cuaca Ekstrem

RABU, 19/01/2011 - 02:27

BANDUNG, (PRLM).-Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung memprediksi curah hujan tinggi, angin kencang dan gelombang laut tinggi, masih tetap terjadi hingga Februari mendatang. Fenomena-fenomena alam itu terjadi karena pengaruh La Nina. Tidak hanya itu, probabilitas La Nina di bulan April hingga Juni masih ada sekitar 30-45 persen.

Peneliti BMKG Bandung Deni Septiadi menjelaskan, pengaruh La Nina itulah yang menyebabkan terjadi cuaca ekstrem di Jabar pada umumnya. Cuaca ekstrem, kata Deni, diindikasikan dengan beberapa hal dan salah satunya adanya curah hujan yang sangat lebat. Curah hujan dikategorikan sangat lebat atau ekstrem jika curah hujannya lebih dari 100 mm per hari.

"Di tahun 2009, tidak ada curah hujan yang intensitasnya lebih dari 100 mm per hari. Di tahun 2010, 10 persen curah hujan yang tercatat lebih dari 100 mm per hari. Bahkan hingga Januari ini pun masih ada curah hujan di atas 100 mm per hari. Artinya, cuaca di Jabar pada umumnya bisa disebut cuaca ekstrim," kata Deni saat dihubungi wartawan, Selasa (18/1).

La Nina, ujar Deni, merupakan pengaruh global yang membuat cuaca di Jabar menjadi ekstrim. Masih ada lagi iklim regional yang mempengaruhi cuaca di Indonesia pada umumnya, dan Jabar pada khususnya.

"Indonesia, termasuk pulau Jawa, merupakan wilayah pengaruh muson. Saat ini, matahari ada di selatan, sehingga selatan Indonesia hangat sehingga berpotensi menerima massa udara dari daerah lain yang dingin. Di saat yang bersamaan, di wilayah Pasifik Barat sedang terjadi La Nina yang berkarakteristik dingin. Itulah sebabnya La Nina masuk ke Indonesia. Ditambah lagi adanya angin yang berhembus dari wilayah Asia ke Indonesia dari selatan," katanya.

Prakirawan BMKG Bandung lainnya, Annie Hanifah menuturkan, La Nina akan meningkatkan kualitas musim di daerah yang bersangkutan. "Jika di daerah itu sedang musim hujan, maka curah hujan akan tinggi dan waktunya bertambah. Demikian juga jika musim kemarau, maka akan lebih kering dan lama. Untuk di Jabar, karena sedang musim hujan, maka curah hujan di atas normal akibatnya awal permulaan musim kemarau akan berbeda," ujarnya. (A-128/das)***

Share:

Read More

Angin Kencang Landa Pangalengan

SOREANG, (PRLM).- Sejumlah rumah di Pangalengan, Kab. Bandung dikabarkan mengalami rusak ringan, menyusul terjadinya hembusan angin kencang yang melanda wilayah tersebut sekitar pukul 2.10 WIB, Minggu (16/1). Namun, diketahui angin yang berhembus kencang tersebut diperkirakan tidak berpotensi puting beliung.

Salah satu contoh wilayah yang banyak mengalami kerusakan ringan tersebut terjadi di Kampung Cimenyan RW 3, Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan. Beberapa genting rumah milik warga sekitar tampak beterbangan akibat kejadian tersebut. Tak ayal, kejadian tersebut membuat kaget para warga.

Misalnya atap gudang milik Hendi AP (39) di wilayah tersebut, yang beterbangan akibat tertiup angin kencang tersebut. "Asbes gudang saya sebagian ada yang hancur terbawa hembusan angin," katanya.

Hal serupa pun terjadi di rumah Ujang Enti (32). Genting rumahnya banyak yang terbawa angin dan menimpa atap rumah warga lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai jumlah bangunan yang rusak akibat diterjang angin kencang yang diakhiri hujan itu. Setelah angin mulai berhembus pelan sekitar pukul 2.45 WIB, keadaan diperparah dengan padamnya listrik di daerah tersebut, sehingga tampak beberapa warga berjaga-jaga untuk mengantisipasi datangnya hembusan angin kencang susulan.

Seorang warga yang melakukan jaga malam, Jaja (30) menuturkan, pihaknya melakukan jaga malam guna mengantisipasi apabila datang hembusan angin kencang susulan, sehingga ia pun dapat segera memberitahukan warga untuk bersiaga. "Hal ini diupayakan agar tidak terjadi korban jiwa," kata Jaja. (A-198/A-147)***

Share:

Read More

Pabrik Sepatu di Kopo Terbakar

Pabrik sepatu PT Sinar Runner Indo yang berlokasi di Jalan Kopo, Katapang, Bandung, Jawa barat, hangus terbakar, Jumat (7/1). Kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik mesin laminating dan menimbulkan percikan api sehingga membakar seluruh mesin pembuatan sepatu serta sepatu yang siap dipasarkan.

Sejumlah karyawan yang sedang bekerja berusaha menyelamatkan sepatu yang belum terbakar. Meski membahayakan nyawa mereka, karyawan berupaya mengeluarkan barang-barang yang sudah jadi itu di tengah kobarany api. Puluhan petugas pemadam berupaya memadamkan api yang terus membesar.

Upaya pemadam tidak mudah karena di dalam pabrik terdapat bahan yang mudah terbakar. Api baru bisa dipadamkan sejam kemudian setelah melibatkan enam mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Laporan kerugian juga belum bisa dihitung. Kasus ini kini dalam penyelidikan polisi.(JUM)

Share:

Read More

Disiapkan, Tiga Strategi Penanganan Banjir

SOREANG, (PR).-
Bencana banjir, longsor, puting beliung, kekeringan, dan gempa bumi merupakan permasalahan aktual yang dihadapi Kab. Bandung pada tahun-tahun mendatang. Untuk penanganan banjir, Pemkab Bandung menyusun strategi besar tiga periode yakni periode I (2011-2015), periode II (2016-2020), dan periode III (2021-2025).

"Strategi besar meliputi penanganan banjir di sekitar Sungai Citarum, wilayah Rancaekek, Baleendah-Dayeuhkolot, Majalaya, dan Banjaran," kata Kasi Informasi Humas Kab. Bandung, Drs. Asep Syahdiana, Kamis (6/1).

Penanganan banjir pada periode I, berupa rekayasa teknis Curug Jompong, pembangunan Waduk Tegalluar, pembangunan polder, normalisasi sungai. "Sementara secara nonstruktur, berupa pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), reboisasi dan rehabilitasi lahan, serta penertiban terhadap pencemar lingkungan," ujarnya.

Pada periode II, dilakukan penertiban permukiman penduduk di sekitar Sungai Citarum. "Konservasi alam di daerah tangkapan air Bandung Utara dan alih fungsi lahan juga menjadi perhatian dalam periode ini," katanya.

Sementara periode III, penanganan banjir secara nonstruktural sebagian besar dilakukan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan. "Pemerintah juga berupaya mengalihkan mata pencaharian petani dari tanaman berumur pendek ke bidang usaha peternakan unggas, kambing, sapi, dan perikanan," ujarnya.

Anggaran banjir

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi (SDAPE) Kab. Bandung, Ratna Mikial mengatakan, tahun ini Pemkab Bandung mengusulkan anggaran pengendalian banjir Rp 4,5 miliar. "Dalam RAPBD 2011 juga diusulkan anggaran pemeliharaan jaringan irigasi Rp 8,4 miliar, rehabilitasi bantaran dan tanggul sungai Rp 3,8 miliar, normalisasi sungai Rp 300 juta, dan pembersihan sungai Rp 418 juta," katanya dalam rapat kerja di Komisi C DPRD Kab. Bandung, Rabu (5/1).

Untuk normalisasi sungai dikonsentrasikan di Kec. Rancaekek, Cileunyi, dan Banjaran, sedangkan pembersihan sungai di Sungai Cimariuk, Cikungkurak, dan Citarik. "Kami juga mengusulkan pembuatan reservoar air sebesar Rp 850 juta di Pasirjambu dan Cimaung," katanya. (A-71)***

Penulis:

Share:

Read More

DPRD Desak BPBD Usulakan Tim Pengarah

SOREANG, (PRLM).- Komisi A DPRD Kab. Bandung mendesak agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bandung segera mengusulkan keanggotaan tim pengarah BPBD. Meski sudah sebulan terbentuk, namun BPBD Kab. Bandung belum mengajukan keanggotaan tim pengarah kepada DPRD Kab. Bandung.

“Tim pengarah diamanatkan aturan baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Perda Kab. Bandung. Tim itu berkedudukan setara dengan badan pelaksana BPBD Kab. Bandung,” kata anggota Komisi A DPRD Kab. Bandung, H. Asep Anwar Mahpudin, ketika dihubungi, Minggu (2/1).

Lebih jauh Asep Anwar mengatakan, tim pengarah beranggotakan para pakar maupun tokoh masyarakat yang bertugas memberikan masukan maupun pertimbangan kepada BPBD. “Nama-nama yang akan duduk di tim pengarah harus diusulkan ke DPRD Kab. Bandung untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test),” katanya.

Sekretaris BPBD Kab. Bandung, Agus Maulana mengatakan, BPBD belum mengajukan usulan pembentukan tim pengarah kepada DPRD Kab. Bandung karena masih berkutat pada pembenahan internalnya. “Sesuai dengan Pera Kab. Bandung No. 11/2010 dan Peraturan Bupati No. 53/1020 struktur BPBD terdiri atas kepala BPBD yang dijabat otomatis oleh Sekda Kab. Bandung dan unsur pelaksana yang dipimpin kepala pelaksana dan unsur pengarah,” katanya.(A-71/A-147)***

Share:

Read More

Bantuan Kebutuhan Dasar Kepada Korban Kebakaran

Korban kebakaran di malam pergantian tahun 31 Desember yang telah lalu, pagi tadi senin 3 Januari 2011 telah diupayakan bantuan standar minimum oleh Bidang Kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Bandung. Bantuan langsung diserahkan oleh Kasi Kedaruratan dan Kasi Logistik kepada korban ( Euis ) dan keluarganya yang saat ini tengah mengungsi di rumah keluarga lainnya dikarenakan rumah yang terbakar miliknya hangus total.

Bantuan yang diberikan kepada korban berupa paket sembako 7 Paket dan Family Kit (paket sembako terdiri dari Beras,mie instan,minyak goreng dan sedikit obat-obatan ringan di tambah dengan family kit standar BNPB yang terdiri dari piring,sendok,gelas dan sangku tempat nasi ). Bantuan tersebut bersumber dari SKPD terkait Kabupaten Bandung yang dalam hal ini Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Sosial dan BPBD sendiri.

Usai diserahkannya bantuan kepada  korban, ketua RW setempat berharap adanya bantuan rehabilitasi rumah dari pemerintah  dan keinginan maupun harapan korban tersebut dicatat oleh kasi logistik dan kedaruratan sebagai bahan tindak lanjut kebijakan pimpinan di Tingkat Kabupaten Bandung yang akan disampaikan dalam evaluasi kinerja BPBD maupun rapat pimpinan. Ditegaskan pula oleh Kasi Kedaruratan bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar ini merupakan kepedulian Pemerintah Kabupaten Bandung kepada masyarakat yang terkena musibah dalam tahap tanggap darurat, sedangkan bantuan lainnya diharapkan melalui surat resmi dari pemerintah Desa dan Kecamatan yang ditujukan kepada  Bapak Bupati Bandung sebagaimana prosedur permohonan bantuan serupa sebelumnya di waktu BPBD belum berdiri. Dikatakan pula kepada korban permohonan maklum apabila tindakan tanggap darurat ini lebih sederhana dan tidak mumpuni..? artinya masih jauh dari harapan korban, insya allah kedepan diharapkan kinerja BPBD Kabupaten Bandung akan lebih baik dan berkualitas, terlebih lagi BPBD Kabupaten Bandung yang memiliki tenaga -tenaga teknis lapangan yang handal seperti hal nya Sekretaris BPBD Kabupaten Bandung (Agus Maulana) yang telah malang melintang menangani Kasus Bencana di Kabupaten Bandung dimana beliau sudah mumpuni di bidang ini, mudah-mudahan dapat segera menularkan virus mumpuninya kepada seluruh perangkat kerja BPBD dalam waktu yang singkat..?

Share:

Read More

Kebakaran Di akhir Tahun 2010

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung ( BPBD ) yang pejabat strukturalnya baru terlahir pada tanggal 3 Desember 2010 lalu dan menjelang awal pergantian tahun 2010 ke 2011 telah disibukan juga dengan kejadian kebakaran di Kp. Cimuncang Utara  Desa ciwidey pada pukul 20.00. Wib. Alhamdulilah dalam kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, akan tetapi korban materi sekitar 50 jutaan sebagaimana hasil verifikasi lapangan oleh pihak BPBD dan Kasi trantib Kecamatan Ciwidey.

Rumah yang terbakar berupa rumah tinggal merangkap warung yg dimiliki oleh Ibu Euis  (55) Tahun penduduk setempat di Kampung Cimuncang utara  RT 3 ./ 6 Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, adapun penyebab kebakaran yaitu di akibatkan oleh hubungan arus pendek. korban selanjutnya di evakuasi ke rumah sanak keluarganya yg terdekat sementara pemadaman api yg menyala masih terus dilalukan oleh petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung.

Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bandung Oji Syaeroji yang langsung terjun ke lapangan masih mendata kebutuhan korban agar dapat di dukung pemenuhan kebutuhan dasar daruratnya dari SKPD terkait Kabupaten Bandung dan hal ini sebagai bahan rapat evaluasi kinerja BPBD mengingat BPBD Kabupaten Bandung masih banyak keterbatasannya bahkan namanyapun belum di kenal luas baik di masyarakat maupun diantara sesama SKPD Kabupaten Bandung..?

(001.adm.bpbd )

Share:

Read More