KERJASAMA REGIONAL DIBUTUHKAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Demikian disampaikan oleh Kepala BNPB Dr.Syamsul Maarif,M..Si dalam pembukaan. Concept Development and Initial Planning Conference for Table Top Exercise on Mentawai Megathrust-Disaster Relief 2013-2014 di Padang Sumatera Barat hari ini(7/2).

Ia menyatakan bahwa kawasan Asia Pasifik adalah kawasan rentan terhadap bencana. Bencana terus muncul di kawasan ini dengan intensitas dan dampak yang terus meningkat. Bencana berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara -negara yang terkena dampaknya.  Pusat Penelitian Bencana Epidemilogis (CRED) telah mencatat sejumlah bencana besar dikawasan ini dalam dua dekade antara lain: gempa 9,2 SR diikuti tsunami di Aceh,Indonesia pada 26 Desember 2004 dan menyebabkan kerugian ekonomi $ 4,5 milyar, gempa 9 SR di China bula Mei 2008 menyebabkan hampir 5 juta orang kehilangan tempat tinggal dan kerugian. $ 9,5 milyar, Badai Katrina di New Orleans menyebabkan kerugian. $ 108 milyar, Kebakaran di Victoria Australia menyebankan polusi udara dan 173 meninggal, Gempa dan Tsunami di Tohoku Jepang 11 Maret 2011 menyebabkan 15,878 meninggal, 6,126 luka, 2,713 hilang dan kerugian ekonomi $ 210 milyar, Banjir Thailand pada Maret 2011 dan Jan 2012 menyebabkan 815 meninggal dan kerugian. $ 45,7 milyar. Angin Puyuh di Philipina pada Desember 2012 menyebabkan 834 hilang. 1,146 meninggal dan kerugian $ 1,04 milyar dan banjir yang baru saja terjadi di jakarta dengan 41 meninggal dan kerugian hampir $ 900 juta.

Bencana-bencana tersebut mungkin akan muncul dimasa depan dan menyebabkan kerugian diberbagai kawasan karena bencana tak kenal batas. Dengan demikian kerjasama regional sangat penting untuk meningkatkan pencegahan terhadap bencana. Kepala BNPB menegaskan tidak ada negara yang berdiri sendiri atau bisa mencegah bencana sendiri tetapi kerjasamalah yang dibutuhkan..
Ditataran global , Kerangka Hyogo menjadi acuan mendasar untuk mengantisipasi dan mengurangi resiko bencana di masa depan. Dan ditataran regional, kita telah mengadopsi Perjanjian ASEAN dibidang Managemen dan Tanggap Darurat dan Indonesia berkomitmen untuk menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana.

Ia menyatakan Indonesia seperti negara yang lain mempeunyai pengalaman dalam bencana dan hal tersebut menjadikan Indonesia belajar dan belajar lagi sehingga kita dianggap ahli dalam merespon situasi bencana.
Ia menegaskan pentingnya berbagi pelajaran tersebut, pengalaman dan keahlian sehingga diadakan Mentawai Megathrust ini. Diharapkan latihan ini akan menjadi. Inisiatif kerjasama regional untuk menghadapi bencana.

Share:

Read More

4 SORTI PENERBANGAN DIKERAHKAN UNTUK ANTISIPASI BANJIR JAKARTA

Teknologi modifikasi cuaca pada  hari ini dilakukan oleh BNPB bersama BPPT, BMKG dan TNI AU dengan melakukan penyemaian 4 sorti penerbangan (2 kali dengan Hercules total 9 ton dan 2 kali dengan Casa total 2 ton) di timur, tenggara, dan selatan Jabodetabek. 18 batang flare dibakar di 14 lokasi dan GBG larutan dioperasikan di 5 lokasi masing-masing selama 7 jam. Diharapkan curah hujan yang masuk ke Jabodetabek berkurang. Konsentrasi hujan ada di Jabodetabek bagian utara (Jakarta). Sementara di selatan (Bogor) hujan tidak terlalu besar

DR. Sutopo Purwo Nugroho
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB

Share:

Read More

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) Penanggulangan Bencana 2013 di Hall Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta, yang berlangsung sejak 4 hingga 6 Februari 2013.

Rapat Kerja yang mengangkat tema "Tumbuh, Utuh, Tangguh" itu dihadiri oleh setidaknya 33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, dan 366 BPBD tingkat kabupaten/kota.

Penyelenggaraan rakornas ini merupakan wujud harmonisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana BNPB dan BPBD di Indonesia.

Menurut Kepala BNPB, Syamsul Ma’arif, tujuan dari diadakannya rakor ini adalah membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan potensi bencana di Indonesia, yang di nilai masih sangat tinggi. Terutama terkait hujan, banjir, longsor, puting beliung, dan kekeringan.

"Rakornas ini sebagai langkah awal penanggulangan bencana 2013. Kedua, ingin menyamakan persepsi, karena banyak ketimpangan dalam hal koordinasi. Masyarakat kemarin mengritik kami kalau koordinasi antara pusat dan daerah belum bagus. Masukan dari mereka kami akan susun di kebijakan 2014," jelas Syamsul.

Tidak hanya itu, dalam rakor ini juga telah ditandatangani MoU, yang melibatkan sembilan kementerian dan lembaga. MoU ini memang sengaja dibuat guna mempermudah alokasi penggunaan dan pencairan dana bencana.

“Sembilan Kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kemenristek, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS, Batan, LIPI, dan Badan Geologi,” rinci Syamsul.

Dalam MoU tersebut, BNPB tidak hanya membahas tentang anggaran, tetapi juga mengajak kesembilan kementerian tersebut untuk menghadapi dan menanggulangi, apabilan terjadi bencana. Contohnya, bekerjasama dengan Kementerian Perempuan dan Anak, yang dibutuhkan pasca bencana.

"Misalnya, dengan kementerian perempuan dan anak, ini penting untuk menanggulangi bencana pada anak dan menghindari korban," jelas Syamsul.

Kerjasama dengan kelembagaan juga penting guna menanggulangi sebelum dan sesudah terjadinya bencana. "Dengan teman LIPI atau Ristek, tentu tidak hanya mengenai alam, tetapi juga masalah dinamika masyarakatnya," tegasnya.

Tidak hanya itu, bekerjasama dengan LIPI, BNPB juga ingin membuat early warning system, yang sesuai dengan local wisdom masyarakat setempat, jangan sampai nanti membuat early warning sytem yang justru tidak familiar dengan masyarakat setempat.

“Sirine di berbagai daerah justru malah membuat warga takut dan panik, oleh karena itu, kita harus membuat sirine yang sesuai dengan kepentingan masyarakat,” kata Syamsul.

Share:

Read More