Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) Penanggulangan Bencana 2013 di Hall Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta, yang berlangsung sejak 4 hingga 6 Februari 2013.
Rapat Kerja yang mengangkat tema "Tumbuh, Utuh, Tangguh" itu dihadiri oleh setidaknya 33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, dan 366 BPBD tingkat kabupaten/kota.
Penyelenggaraan rakornas ini merupakan wujud harmonisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana BNPB dan BPBD di Indonesia.
Menurut Kepala BNPB, Syamsul Ma’arif, tujuan dari diadakannya rakor ini adalah membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan potensi bencana di Indonesia, yang di nilai masih sangat tinggi. Terutama terkait hujan, banjir, longsor, puting beliung, dan kekeringan.
"Rakornas ini sebagai langkah awal penanggulangan bencana 2013. Kedua, ingin menyamakan persepsi, karena banyak ketimpangan dalam hal koordinasi. Masyarakat kemarin mengritik kami kalau koordinasi antara pusat dan daerah belum bagus. Masukan dari mereka kami akan susun di kebijakan 2014," jelas Syamsul.
Tidak hanya itu, dalam rakor ini juga telah ditandatangani MoU, yang melibatkan sembilan kementerian dan lembaga. MoU ini memang sengaja dibuat guna mempermudah alokasi penggunaan dan pencairan dana bencana.
“Sembilan Kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kemenristek, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS, Batan, LIPI, dan Badan Geologi,” rinci Syamsul.
Dalam MoU tersebut, BNPB tidak hanya membahas tentang anggaran, tetapi juga mengajak kesembilan kementerian tersebut untuk menghadapi dan menanggulangi, apabilan terjadi bencana. Contohnya, bekerjasama dengan Kementerian Perempuan dan Anak, yang dibutuhkan pasca bencana.
"Misalnya, dengan kementerian perempuan dan anak, ini penting untuk menanggulangi bencana pada anak dan menghindari korban," jelas Syamsul.
Kerjasama dengan kelembagaan juga penting guna menanggulangi sebelum dan sesudah terjadinya bencana. "Dengan teman LIPI atau Ristek, tentu tidak hanya mengenai alam, tetapi juga masalah dinamika masyarakatnya," tegasnya.
Tidak hanya itu, bekerjasama dengan LIPI, BNPB juga ingin membuat early warning system, yang sesuai dengan local wisdom masyarakat setempat, jangan sampai nanti membuat early warning sytem yang justru tidak familiar dengan masyarakat setempat.
“Sirine di berbagai daerah justru malah membuat warga takut dan panik, oleh karena itu, kita harus membuat sirine yang sesuai dengan kepentingan masyarakat,” kata Syamsul.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar