Jembatan Parunghalang Berbahaya

BALEENDAH,(GM)-

Kondisi jembatan gantung yang berada di Kampung Parunghalang RT 04/RW 01 Kel. Andir, Kec. Baleendah, Kab. Bandung sudah cukup membahayakan warga penggunanya. Sebab di beberapa bagian jembatan, bautnya sudah longgar dan bahkan sebagian lagi hilang. Apalagi, sejak sepuluh tahun lalu, jembatan yang menghubungkan Kec. Baleendah dan Kec. Dayeuhkolot ini tidak diperbaiki.

Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti jembatan roboh di Bogor beberapa waktu lalu, jajaran Polsek Dayeuhkolot melakukan pengecekan dan pemeriksaan kondisi jembatan gantung tersebut.

Menurut Kapolsek Dayeuhkolot, AKP Sugeng Edi Haryanto, pengecekan sengaja dilakukan mengingat jembatan gantung tersebut sudah lebih dari 10 tahun belum pernah diperbaiki. Dikhawatirkan, jembatan gantung sepanjang kurang lebih 100 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter ini dapat roboh sewaktu-waktu. Apalagi, penggunaan jembatan itu oleh warga tergolong cukup tinggi.

"Setelah kami lakukan pengecekan, kondisinya masih layak pakai. Tapi harus diwaspadai karena di beberapa bagian baut penguatnya longgar dan sebagian lagi hilang," katanya.

Menurut Sugeng, meski belum memakan korban, kewaspadaan perlu dijaga. Karena pada tahun lalu, katanya, jembatan ini sempat rusak gara-gara tertabrak sebuah rumah panggung yang hanyut. Jembatan bisa berfungsi kembali setelah diperbaiki secara swadaya oleh warga setempat.

"Jembatan gantung ini sangat vital, sebagai jalan alternatif penghubung antara Kecamatan Dayeuhkolot dan Baleendah. Rata-rata warga kabupaten yang akan menuju Kota Bandung pun lewat sini. Apalagi pada saat banjir tiba, jembatan gantung selalu digunakan warga terutama yang menggunakan sepeda motor," bebernya.

Dijaga polisi

Selain roboh, risiko lain yang mengancam penggunanya adalah luapan air Sungai Citarum yang bisa saja memutuskan kawat baja dan alas jembatan yang terbuat dari kayu dan beton. Untuk menghindari penumpukan warga yang melintas di jembatan gantung tersebut, setiap hari Polsek Dayeuhkolot menempatkan dua orang anggotanya.

"Setiap hari, ada petugas kami yang berjaga di dua sisi jembatan. Tujuannya agar pelintas jembatan ini tidak menumpuk di tengah. Karena, kalau bebannya terlalu berat, kami khawatir jembatan ini bisa putus," ujarnya.

Ia mengatakan, hasil pengecekan jembatan gantung itu akan segera dilaporkan kepada pihak berwenang di tingkat kecamatan.

(B.110)**

Share:

Read More

Cari Bukti Telusuri Citarum

MAJALAYA,(GM)-

Gerakan Masyarakat Peduli Alam Raya (Gempar) Kabupaten Bandung dan Komunitas Elemen Lingkungan bersama Greenpeace Indonesia, terus mengampanyekan Sungai Citarum yang melintasi wilayah Kabupaten Bandung.

Langkah ini dalam upaya menentang dan memerangi pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah industri tekstil. Salah satunya setelah melihat air baku Sungai Citarum yang melintasi di Kp. Koyod, Desa Rancakasumba, Kec. Solokanjeruk, Selasa (21/2).

Ketiga komunitas lingkungan itu mulai melakukan penelusuran dan kampanye sejak Minggu (19/2). "Penelusuran mulai dari Kp. Panggilingan, Desa Tanggulun, Kec. Ibun hingga ke Kp. Koyod. Penelusuran sepanjang kurang lebih 5 km," kata Ketua Gempar Kab. Bandung, Fathoni Solihudin kepada "GM" di Majalaya.

Menurut Fathoni, sepanjang penelusuran ditemukan aliran limbah cair dari perusahaan industri yang langsung mengalir ke Sungai Citarum. "Limbah cair yang dibuang perusahaan tersebut berwarna-warni. Umumnya hitam pekat," katanya.

Tetapi banyak juga perusahaan yang tidak langsung membuang limbah cairnya ke Sungai Citarum atau melalui selokan dan parit sebelum dialirkan ke sungai. "Ada saluran anak Sungai Citarum yang digunakan pembuangan air limbah dari sejumlah perusahaan. Sehingga pencemarannya sangat kuat," katanya.

Ia mengatakan, para aktivis juga membentangkan spanduk sebagai simbol memerangi pencemaran lingkungan. Spanduk itu di antaranya bertuliskan "Citarum Urat Nadiku".

"Spanduk dibentangkan di sumber-sumber pembuangan limbah sebagai bentuk penolakan pencemaran lingkungan. Namun spanduk itu hanya dipegang saja, setelah itu diabadikan untuk dokumentasi. Setelah itu, dikampanyekan melalui website yang sudah disiapkan Greenpeace," katanya.

Mencari bukti

Ia juga mengatakan, untuk memerangi pencemaran lingkungan itu, para aktivis juga berusaha melibatkan masyarakat luas. Yaitu dengan menampung informasi tentang segala bentuk pencemaran limbah cair yang berhasil direkam melalui telepon seluler atau handicam. "Hasil temuan masyarakat itu, bisa dikirim ke website tadi. Informasi dari masyarakat nantinya akan disampaikan ke publik," katanya.

Selain untuk publikasi ke publik, kata Toni, hasil rekaman dan temuan para aktivis dan masyarakat itu juga bisa dijadikan bahan untuk melakukan advokasi kepada pemerintah.

"Nantinya ke pemerintah itu, bisa disampaikan bukti pencemarannya. Ini lo buktinya, sehingga pemerintah harus menindaklanjutinya," katanya.

Ia mengatakan, masyarakat dilibatkan karena para aktivis lingkungan tidak mungkin bekerja maksimal tanpa partisipasi pihak lainnya. Apalagi masyarakat akan terkena dampak langsung dari pencemaran lingkungan tersebut.

"Jadi, masyarakat yang menemukan pencemaran lingkungan bisa langsung menyampaikannya kepada para aktivis lingkungan. Cara ini adalah bentuk terobosan baru dalam memerangi pencemaran lingkungan yang semakin kritis," katanya.

(B.105)**

Share:

Read More

11 Kecamatan Rawan Longsor

SOREANG,(GM)-

Sedikitnya 11 kecamatan dinyatakan sebagai daerah yang memiliki potensi bencana longsor atau pergerakan tanah. Kesebelas kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Cicalengka, Nagreg, Ibun, Kertasari, Arjasari, Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, dan Kecamatan Kutawaringin.

"Dari hasil kajian akademis yang telah dilakukan, ternyata ke-11 kecamatan ini merupakan daerah rawan longsor. Oleh karena itu, kami mengimbau agar masyarakat setempat tidak lagi membangun rumah yang berdekatan dengan daerah perbukitan. Usahakan cari tempat yang aman," ungkap Wakil Bupati Bandung, Deden R. Rumaji pada rapat siaga bencana di Bale Sawala Soreang, Senin (20/2).

Turut hadir pada rapat tersebut Kepala Dinas Sosial Kab. Bandung Dra. Hj. Nina Setiana, M.Si., Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Marlan, M.Si., sejumlah camat, kepala desa (kades), serta sejumlah anggota Tagana.

Sebagai langkah preventif dalam penanggulangan bencana longsor, Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan, dan Energi (SDAPE) Kab. Bandung, beberapa waktu lalu telah menyebarkan peta pergerakan tanah ke masing-masing kecamatan dan desa yang dinilai berpotensi mengalami longsor.

"Dalam peta itu, kita tetapkan pula zona merah, biru, dan hijau. Zona merah artinya daerah kosong dari permukiman penduduk. Sementara zona biru dan hijau tetap bisa ditempati, namun tetap harus waspada," jelas Kepala Dinas SDAPE Kab. Bandung, Ir. Sofyan Sulaeman.

Sementara itu, Kepala BPBD Kab. Bandung, Marlan menjelaskan, potensi kebencanaan di Kabupaten Bandung di antaranya banjir, banjir bandang, longsor, angin puting beliung, hujan disertai angin kencang, kekeringan, dan kebakaran. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan BPBD Kab. Bandung, selama tahun 2012 jumlah bencana kebakaran tercatat 7 kejadian yang mengakibatkan 6 rumah rusak berat, 1 rusak sedang, dan 1 rusak ringan.

Sedangkan bencana longsor dua kali terjadi yang mengakibatkan 3 rumah rusak berat, 3 rusak sedang, dan 4 rusak ringan, serta 17 rumah lainnya terancam. Masih tahun 2012, tambah Marlan, bencana banjir tercatat 3 kejadian yang merendam 2.076 rumah penduduk. Kemudian bencana angin puting beliung tercatat 6 kejadian yang berakibat 13 rumah rusak berat, 8 rusak sedang, dan 106 rusak ringan. "Kalkulasi jumlah kerugian sedang kita hitung seluruhnya," ujar Marlan.

Pemetaan

Ia menambahkan, 4 kecamatan yang memiliki potensi bencana banjir adalah Kecamatan Solokanjeruk, Bojongsoang, Baleendah, dan Dayeuhkolot. Sedangkan daerah potensi angin puting beliung, terdapat di Kecamatan Bojongsoang, Baleendah, Solokanjeruk, Rancaekek, Cicalengka, dan Ibun.

"Sementara bencana kekeringan, berpotensi terjadi di Kecamatan Pasirjambu, Soreang, Kutawaringin, Cangkuang, Banjaran, Baleendah, Ciparay, dan Rancaekek," papar Marlan.

Langkah yang ditempuh Pemkab Bandung dalam kesiapsiagaan dan pencegahan bencana, lanjutnya, beberapa waktu lalu dilakukan dalam bentuk pemetaan terhadap semua kawasan rawan bencana, penyusunan, dan pelaksanaan rencana mitigasi sesuai dengan potensi ancaman bencana, serta melakukan sosialisasi dan simulasi kepada warga di beberapa kecamatan yang berpotensi terjadi bencana.

(B.110)**

Share:

Read More

Indonesia Tuan Rumah Konferensi Pengurangan Risiko Bencana se-Asia

JAKARTA, (PRLM).- Indonesia bakal menjadi tuan rumah konferensi internasional tingkat menteri membahas pengurangan risiko bencana di kawasan Asia. Konferensi direncanakan berlangsung di Yogyakarta pada Oktober 2012.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan, kegiatan konferensi tingkat menteri se-Asia tersebut diperkirakan dihadiri para wakil dari sekitar 50 negara.

Tema yang diangkat adalah penguatan kapasitas lokal dalam pengurangan risiko bencana. "Negara-negara di kawasan Asia dan sekitarnya akan menghadiri konferensi tingkat menteri di kawasan Asia plus ini," ujarnya pada acara “Rapat Koordinasi dan Pelatihan Tingkat Nasional BNPB 2012" yang berlangsung di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (2/2).

Syamsul menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan membuka konferensi internasional itu. Dia berharap, melalui konferensi tersebut masing-masing negara bisa berbagi pengalaman dan masukan dalam hal pengurangan risiko bencana.

Sementara itu, mengenai rapat koordinasi dan pelatihan penanggulangan bencana tingkat nasional 2012 di Ancol dibuka oleh Menko Kesra HR Agung Laksono. Rencananya, kegiatan yang bertajuk “Menuju Indonesia Tangguh” itu berlangsung hingga Jumat (3/2).

Dalam rangkaian acara itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara BNPB dengan sejumlah pihak terkait. (A-94/das)***

Share:

Read More

Sosok Syamsul Maarif, Pensiunan Jenderal "Pemburu Bencana"

Mayor Jenderal (Purn) Syamsul Maarif berkesempatan berbincang dengan detikcom beberapa waktu lalu. Saat ini, ia memimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tak ayal, Syamsul selalu memonitor dan berburu bencana supaya bisa diantisipasi dan efeknya bisa diminimalisir.

Setelah lulus dari Akmil Magelang tahun 1973, Syamsul pernah menjadi Danrem Bhaskara Jaya Surabaya, Kasdam V/Brawijaya, dan Kapuspen TNI di era reformasi.

Syamsul diberi penghargaan Bintang Mahaputera Utama dari presiden pada Agustus tahun lalu. Syamsul menilai penghargaan itu bukan hanya ditujukan kepada dirinya, melainkan kepada tim dan seluruh masyarakat.

Kinerja BNPB di bawah kepemimpinan Syamsul Ma'arif cukup menonjol seperti penanganan erupsi Gunung Merapi, erupsi Gunung Bromo, dan gempa bumi di Sumbar.

Secara akademis, Syamsul sempat meraih gelar doktor (S3) Sosiologi Militer dari Universitas Indonesia (UI) Jakarta.

sumber :http://foto.detik.com/readfoto/2012/02/02/091059/1832088/157/1/syamsul-maarif-pensiunan-jenderal-pemburu-bencana

Share:

Read More

BNPB Keluhkan Banyaknya Alokasi Pendanaan Bencana di Daerah yang Minim

Jakarta - Penanggulangan bencana di Indonesia ternyata masih memiliki masalah. Utamanya adalah mengenai pendanaan.

"Sampai saat ini tidak banyak pemda yang menganggarkan untuk menghadapi terjadinya bencana, bahkan ada propinsi yang hanya menganggarkan 500 juta untuk satu tahun" kata Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif.

Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers Rapat Koordinasi dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Tingkat Nasional di Hotel Mercure, Jl Pasir Putih, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (2/2/2012). Rapat koordinasi yang dilakukan adalah antara BNPB dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurut Syamsul, selama ini sering terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai pendanaan penanggulangan bencana. Perbedaan persepsi tersebut sering menjadi menghambat aksi penanggulangan bencana.

Syamsul mencontohkan perbedaan persepsi pendanaan penanggulangan bencana yang melibatkan TNI dan Polri. Selama ini pemerintah daerah tidak mau mendanai karena menganggap bahwa TNI dan Polri adalah instansi dari pusat.

"Nah ini kita putuskan bahwa pelibatan TNI dan Polri, sesuai permintaan mereka, segala sesuatunya itu akan dari BNPB," jelasnya.

Selain rapat koordinasi dengan BPBD, pada acara tersebut juga ditandatangani MoU antara BNPB dengan kementrian/lembaga diantaranya Kemenko Kesra, Kementrian Pertanian, dan BMKG. MoU tersebut akan mempererat kerjasama antara BNPB dengan lembaga terkait penanggulangan bencana.

Share:

Read More

BNPB: Pasca Bencana, Daerah Tak Akan Dibantu Jika Tak Punya BPBD

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendesak agar setiap Kabupaten/Kota di Indonesia membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Jika tidak, maka BNPB tidak akan memberikan bantuan pasca bencana jika terjadi bencana di daerah tersebut.

"Bagi daerah yang belum punya BPBD, kami tidak akan memberikan bantuan pasca bencana. Supaya mereka mau membentuk BPBD," kata Ketua BNPB, Syamsul Maarif, dalam jumpa pers di Hotel Mercure, Jl Pasir Putih, Ancol, Jakarta, Rabu (2/2/2012).

Namun, Syamsul mengatakan bantuan akan tetap diberikan pada saat terjadi bencana. Sedangkan, upaya pemulihan daerah pasca bencana tidak akan diberikan jika daerah tersebut belum memiliki BPBD.

Keputusan tersebut diambil BNPB setelah bertemu dengan Komisi VIII DPR RI. "Ini salah satu putusan BNPB dengan komisi VIII," tutur Syamsul.

Menurutnya, upaya BNPB mendesak pemerintah daerah membentuk BPBD sudah sesuai dengan instruksi presiden. Namun, wewenang BNPB hanya pada imbauan ke pemerintah daerah.

"BPBD itu adalah tugas dari pemda. Jadi itu bukan areanya BNPB, ini karena ada UU otonomi daerah" jelasnya.

Imbauan pembentukan BPBD kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia menjadi salah satu agenda utama BNPB pada tahun 2012 . Hingga saat ini masih terdapat 104 kabupaten/kota yang belum memiliki BPBD.

Share:

Read More