Jakarta - Penanggulangan bencana di Indonesia ternyata masih memiliki masalah. Utamanya adalah mengenai pendanaan."Sampai saat ini tidak banyak pemda yang menganggarkan untuk menghadapi terjadinya bencana, bahkan ada propinsi yang hanya menganggarkan 500 juta untuk satu tahun" kata Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif.
Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers Rapat Koordinasi dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Tingkat Nasional di Hotel Mercure, Jl Pasir Putih, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (2/2/2012). Rapat koordinasi yang dilakukan adalah antara BNPB dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Menurut Syamsul, selama ini sering terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai pendanaan penanggulangan bencana. Perbedaan persepsi tersebut sering menjadi menghambat aksi penanggulangan bencana.
Syamsul mencontohkan perbedaan persepsi pendanaan penanggulangan bencana yang melibatkan TNI dan Polri. Selama ini pemerintah daerah tidak mau mendanai karena menganggap bahwa TNI dan Polri adalah instansi dari pusat.
"Nah ini kita putuskan bahwa pelibatan TNI dan Polri, sesuai permintaan mereka, segala sesuatunya itu akan dari BNPB," jelasnya.
Selain rapat koordinasi dengan BPBD, pada acara tersebut juga ditandatangani MoU antara BNPB dengan kementrian/lembaga diantaranya Kemenko Kesra, Kementrian Pertanian, dan BMKG. MoU tersebut akan mempererat kerjasama antara BNPB dengan lembaga terkait penanggulangan bencana.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar