SOREANG,(GM)-
Sekolah yang rusak akibat gempa bumi di Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, masih ada yang belum diperbaiki. Perlu ada kejelasan dari Pemkab Bandung, kapan sekolah-sekolah tersebut akan diperbaiki.
Demikian disampaikan anggota Komisi D DPRD Kab. Bandung, Saeful Bahri di Soreang, Senin (28/2). "Hingga sekarang masih ada sekolah di Kecamatan Pangalengan yang belum direhab sama sekali pascagempa. Murid-muridnya terpaksa belajar di sekolah bambu," kata Saeful.
Pascagempa, di Kec. Pangalengan ada 20 sekolah yang menggunakan sekolah bambu dengan jumlah kelas sebanyak 150 untuk menampung 4.402 murid. Saeful melihat, masih ada sekolah-sekolah korban gempa yang belum tersentuh dana APBN, APBD, dan pihak swasta. "Sekolah-sekolah tersebut harus menjadi prioritas perbaikan," paparnya.
Saeful mengharapkan, pemkab kembali mendata sekolah-sekolah yang belum diperbaiki karena setiap tahun pemkab mengucurkan bantuan untuk membangun sekolah yang rusak. Pendataanuntuk mengetahui sekolah mana saja yang mendapat prioritas untuk segera diperbaiki.
Skala prioritas dalam perbaikan sekolah ini sangat perlu, karena anggaran untuk perbaikan sekolah masih terbatas. Dana yang dialokasikan untuk perbaikan belum sebanding dengan jumlah sekolah rusak.
"Memperbaiki sekolah rusak membutuhkan dana yang cukup besar, sekitar Rp 23 miliar. Sedangkan APBD 2011 Kab. Bandung hanya sanggup menganggarkan sebesar Rp 4 miliar," tuturnya.
Mengenai anggaran dari APBN, Saeful mengatakan, belum mengetahui berapa alokasi APBN untuk memperbaiki sekolah rusak akibat gempa di Kab. Bandung.
"Saya belum tahu berapa besar anggaran APBN untuk perbaikan sekolah di Kab. Bandung ini, semoga saja lebih besar dari yang dianggarkan pada APBD 2011 Kab. Bandung," katanya.
Karena pnggaran Pemkab terbatas, Saeful berharap pihak swasta mau membantu memperbaiki sekolah-sekolah rusak tersebut. "Peran swasta sangat dibutuhkan untuk pembagunan sekolah ini," katanya.
Komisi D, sudah mendatangi perusahaan-perusahaan besar di Jakarta untuk mengajak mereka berpartisipasi. "Mudah-mudahan tahun 2012 tidak ada lagi perbaikan SD," katanya. (B.84)**
Sekolah yang rusak akibat gempa bumi di Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, masih ada yang belum diperbaiki. Perlu ada kejelasan dari Pemkab Bandung, kapan sekolah-sekolah tersebut akan diperbaiki.
Demikian disampaikan anggota Komisi D DPRD Kab. Bandung, Saeful Bahri di Soreang, Senin (28/2). "Hingga sekarang masih ada sekolah di Kecamatan Pangalengan yang belum direhab sama sekali pascagempa. Murid-muridnya terpaksa belajar di sekolah bambu," kata Saeful.
Pascagempa, di Kec. Pangalengan ada 20 sekolah yang menggunakan sekolah bambu dengan jumlah kelas sebanyak 150 untuk menampung 4.402 murid. Saeful melihat, masih ada sekolah-sekolah korban gempa yang belum tersentuh dana APBN, APBD, dan pihak swasta. "Sekolah-sekolah tersebut harus menjadi prioritas perbaikan," paparnya.
Saeful mengharapkan, pemkab kembali mendata sekolah-sekolah yang belum diperbaiki karena setiap tahun pemkab mengucurkan bantuan untuk membangun sekolah yang rusak. Pendataanuntuk mengetahui sekolah mana saja yang mendapat prioritas untuk segera diperbaiki.
Skala prioritas dalam perbaikan sekolah ini sangat perlu, karena anggaran untuk perbaikan sekolah masih terbatas. Dana yang dialokasikan untuk perbaikan belum sebanding dengan jumlah sekolah rusak.
"Memperbaiki sekolah rusak membutuhkan dana yang cukup besar, sekitar Rp 23 miliar. Sedangkan APBD 2011 Kab. Bandung hanya sanggup menganggarkan sebesar Rp 4 miliar," tuturnya.
Mengenai anggaran dari APBN, Saeful mengatakan, belum mengetahui berapa alokasi APBN untuk memperbaiki sekolah rusak akibat gempa di Kab. Bandung.
"Saya belum tahu berapa besar anggaran APBN untuk perbaikan sekolah di Kab. Bandung ini, semoga saja lebih besar dari yang dianggarkan pada APBD 2011 Kab. Bandung," katanya.
Karena pnggaran Pemkab terbatas, Saeful berharap pihak swasta mau membantu memperbaiki sekolah-sekolah rusak tersebut. "Peran swasta sangat dibutuhkan untuk pembagunan sekolah ini," katanya.
Komisi D, sudah mendatangi perusahaan-perusahaan besar di Jakarta untuk mengajak mereka berpartisipasi. "Mudah-mudahan tahun 2012 tidak ada lagi perbaikan SD," katanya. (B.84)**
Tidak ada komentar:
Posting Komentar