Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab. Bandung tahun 2011 mengalokasikan Rp 900 juta untuk pengadaan mobil bupati dan wakil bupati yang baru. Ironisnya, dalam RAPBD yang defisit hingga Rp 81 miliar itu, belum mencantumkan anggaran penanggulangan banjir, baik untuk perbaikan infrastruktur maupun dampak sosial ekonomi pascabanjir.
Wakil Ketua Harian Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kab. Bandung, H. Yanto Setianto, mengakui adanya usulan pembelian mobil itu. "Anggaran pembelian mobil untuk bupati dan wabup sekitar Rp 900 juta, kemungkinan besar untuk pembelian mobil bupati Rp 500 juta dan sisanya untuk mobil wabup," kata Yanto, Jumat (17/12).
Pengadaan mobil dinas tahun 2011 itu bukan untuk kelas sedan, melainkan mobil lapangan atau jeep sesuai dengan karakteristik medan di Kab. Bandung. "Mobil sedan hanya cocok untuk transportasi di perkotaan. Sementara wilayah Kab. Bandung merupakan daerah perbukitan, apalagi banyak kecamatan rawan banjir dan longsor," katanya.
Mobil dinas bupati yang lama, yaitu sedan Camry, dibeli tahun 2004 lalu. "Mobil sedan itu dipakai Pak Obar Sobarna selama enam tahun sehingga kondisinya sudah kurang bagus. Apalagi bupati dan wabup baru lebih senang mobil lapangan agar bisa meninjau sudut-sudut Kab. Bandung," ucapnya.
Usulan pembelian mobil baru untuk bupati dan wabup periode 2010-2015 juga dibenarkan anggota Bangar DPRD Kab. Bandung, H. Saeful Bahri. "Memang ada usulan pembelian dua mobil baru tersebut, tetapi belum dibahas Bangar. Bisa saja usulan itu ditolak atau dikurangi nilainya untuk menekan defisit RAPBD," katanya.
Bupati Bandung H. Dadang M. Naser ketika ditemui di Masjid Agung Al fathu, Jumat (17/ 12), menyerahkan pembahasan pengadaan mobil baru itu kepada DPRD Kab. Bandung. "Namun, kami lebih senang dengan pembelian mobil lapangan karena sedan kurang cocok dipakai dengan melihat wilayah Kab. Bandung yang berbukit-bukit dan beberapa daerah rawan bencana," katanya.
Anggaran banjir
Sementara itu, anggota Komisi C Gun Gun Gunawan, menyayangkan tidak adanya usulan alokasi dana penanggulangan banjir dalam RAPBD 2011. "Kami merasa prihatin selama ini APBD Kab. Bandung tidak mengalokasikan anggaran banjir, tetapi sebatas penanganan korban banjir," katanya.
Padahal, dana APBD Kab. Bandung bisa mendukung APBN ataupun APBD Jabar dalam penanggulangan banjir, seperti perbaikan drainase dan normalisasi sungai-sungai kecil yang mengalir ke Sungai Citarum atau anak-anak sungainya. "APBD Kab. Bandung juga bisa dipakai membeli pompa air agar banjir cepat surut karena langsung dipompa dan dibuang lagi ke Citarum," katanya. (A-71)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar