SOREANG,(GM)-
Mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bandung baru-baru ini, membuat usulan dana gempa dari dana bantuan sosial (bansos) tidak jelas nasibnya. Pemkab Bandung dan DPRD diminta tetap memperjuangkan dana tersebut.
"Mutasi di Pemkab Bandung, khususnya di lembaga inspektorat yang pernah menyetujui usulan anggaran dana bansos bagi korban gempa Pangalengan tahun 2009, membuat nasib alokasi dana tersebut tidak jelas," ungkap Ketua Komite Peduli Jawa Barat (KPJB) Kab. Bandung, Lili Muslihat, Selasa (20/9) di Soreang.
Dikatakan Lili, dalam sebuah pertemuan sebelumnya, Kepala Inspektorat Kab. Bandung yang saat itu masih dijabat Diar Irwana, menyepakati usulan KPJB agar APBD Pemkab Bandung, mengalokasikan dana bansos bagi korban gempa yang hingga saat ini belum mendapat bantuan. Baik dari APBD maupun APBN yang dicairkan awal 2010. Namun Diar dimutasi ke SKPD lain sehingga pihaknya tidak mengetahui apakah pejabat baru memiliki komitmen yang sama atau tidak.
"Selama ini pengaduan dari para korban yang tidak mendapat bantuan itu 'kan selalu diarahkan kepada Inspektorat. Jadi selain meminta pengusutan dugaan penyimpangan dana gempa, kita juga memberikan usulan-usulan yang di antaranya terkait dana bansos," paparnya.
Menurut Lili, korban gempa yang belum mendapat bantuan ini jumlahnya cukup banyak dan tersebar di hampir di semua kecamatan di Kab. Bandung.
Dikatakan, penganggaran dana bansos sangat memungkinkan dan wajar sebagai tanggung jawab Pemkab Bandung dalam penanggulangan bencana alam.
Warga yang jumlahnya diperkirakan 100 kepala keluarga (KK) tersebut, kata Lili, memiliki hak yang sama dengan korban gempa lainnya yang sudah mendapat bantuan. Namun sebelumnya pendataan perlu dilakukan. Menurutnya, kemungkinan dana yang diperlukan sekitar 10 persen dari total dana gempa Rp 300 miliar lebih. Pendataan juga bisa menjadi dasar usulan penganggaran dana bansos. (B.35)**
Sumber : Klik-Galamedia.com, Rabu, 21 September 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar