BPBD Kab. Bandung Dianggap Kurang Responsif terhadap Bencana

BALEENDAH,(GM)-

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bandung dinilai kurang responsif terhadap bencana, baik saat atau pascabencana terjadi. Lemahnya peringatan dini terhadap bencana menjadi salah satu tolok ukur kurang responsifnya BPBD.

Hal itu mengemuka dalam Lokakarya Menyusun Strategi Pengurangan Resiko Bencana di Kab. Bandung, yang diadakan Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK) Bandung di Wisma Bali, Baleendah, Kab. Bandung, Selasa (1/3).

Hadir dalam acara tersebut, warga korban bencana banjir, tokoh masyarakat, para relawan dari sejumlah LSM lingkungan, perwakilan dari Badan Mitigasi ITB, unsur BPLHD Jabar, BPBD Kab. Bandung dan anggota Komisi D DPRD Kab. Bandung.

Menurut relawan bencana yang juga Ketua LMS Baraya Bandung, Cecep Yusuf Maulana, kurang responsifnya BPBD terhadap bencana yang terjadi terlihat dari lemahnya peringatan dini saat akan terjadi bencana seperti longsor atau banjir. Padahal dengan gejala cuaca yang ada dan siklus tahunan, petugas bisa memberikan peringatan-peringatan kemungkinan terjadinya bencana, khususnya di daerah rawan bencana.

"Selama ini tidak jelas, apa yang harus dilakukan masyarakat ketika terjadi bencana," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan tokoh masyarakat yang juga korban banjir Kp. Cieunteung, Kel. Baleendah, Kab. Bandung, Djadja. Menurutnya, saat terjadi banjir banyak kalangan, termasuk dari pejabat, yang datang ke lokasi banjir. Tapi setelah banjir reda, tak ada yang mau datang. Padahal justru yang dibutuhkan warga korban banjir penanganan pascabanjir, seperti pengerukan lumpur, perbaikan saluran air, perbaikan rumah dan kebutuhan perlatan angkut maupun untuk membersihkan lumpur.

"Dengan adanya BPBD semula kita mengharapkan penanganan bencana lebih baik dibanding sebelumnya. Tapi kenyataannya, sulit juga," tandas Djadja.

Sebagai lembaga kemanusiaan seharusnya BPDB mampu membantu warga korban bencana sesuai yang diperlukan korban bencana. "Ketika kami perlu kendaraan misalnya, kami menunggu dan menunggu terus. Sehingga akhirnya terpaksa kami berupaya sendiri meskipun dengan pontang-panting," katanya.

Arya, perwakilan dari Badan Mitigasi ITB mengatakan, pihaknya sering melakukan studi dan penelitian tentang bencana, baik yang terjadi di Jawa Barat maupun di luar Jabar. Hasil studi atau penelitian tersebut lanjutnya, sering diberikan kepada pemerintah daerah untuk bahan kebijakan dalam penanggulangan bencana.

"Tapi saya melihat ada kecenderungan hasil studi tersebut kurang dipakai oleh pemerintah daerah. Saya berharap tidak demikian," tandas Arya.

Anggota Komisi D DPRD Kab. Bandung, Saepul Bahri mengatakan, setelah adanya BPBD, seharusnya kesulitan koordinasi dalam penanggulangan bencana tidak lagi terjadi. DPRD menurutnya akan mendorong langkah-langkah positif yang dilakukan BPBD jika diperlukan.

"Jika setelah ada BPBD koordinasi masih sulit, itu namanya malapetaka, karena fungsinya seolah tidak jelas, di samping anggaran tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal DPRD sendiri akan berupaya agar BPBD berdaya guna dan efektif," paparnya.

Sementara Sekretaris BPBD Kab.Bandung, Agus Maulana mengatakan, penanggulangan bencana sering terkendala dana, selain terkait payung hukum di tingkat daerah yang belum ada, yaitu berupa peraturan daerah.

"BPBD sebetulnya punya semangat yang sama, yaitu bagaimana membuat korban bencana merasa aman dan nyaman," katanya.

Ditegaskan Agus, pihaknya sangat terbuka menerima saran maupun kritik dari berbagai kalangan, sepanjang untuk perbaikan. Diakuinya peran serta relawan atau LSM peduli lingkungan sangat dominan, sehingga hal itu dapat mengatasi keterbatasan dana. (B.35)**

Sumber : Klik-Galamedia, Rabu, 2 Maret 2011

Share: