BPBD Kab.Bandung Jangan Jadi Lembaga Elitis

SOREANG, (PRLM).-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung yang baru terbentuk jangan menjadi lembaga elitis yang mengambil jarak dari masyarakat korban bencana. Tanpa berlama-lama menunggu kelengkapan struktural, badan tersebut diharapkan dapat segera mengambil tindakan terhadap berbagai bencana, khususnya banjir dan longsor, yang marak terjadi beberapa hari belakangan. Kalau perlu, sambil menunggu adanya kantor permanen, para pengurus dapat berkantor di wilayah bencana tersebut.

“Saat ini juga BPBD bisa langsung mengadakan rapat koordinasi dengan camat dan kepala desa atau lurah yang wilayahnya terkena bencana. Komunikasi dengan BPBD Provinsi pun bisa segera dilakukan. Tidak usah menunggu kelengkapan pengurus struktural. Itu bisa dilakukan sambil jalan,” kata anggota Komisi C DPRD Kab. Bandung yang juga mantan Ketua Pansus Banjir dan Bencana Gun Gun Gunawan, Sabtu (4/12).

Sebagaimana diketahui, Jumat (3/12), Bupati Obar Sobarna melantik Juhana Atmawisastra, mantan Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan, sebagai Kepala BPBD Kab. Bandung. Meski sudah memiliki struktur lengkap ke bawah sejumlah 13 orang staf, badan baru ini masih belum memiliki sembilan orang di posisi pengarah dan kantor permanen.

Gun Gun berharap agar kekurangan ini tidak dijadikan alasan bagi pengurus BPBD untuk segera bekerja menyikapi berbagai bencana yang tengah berlangsung di Kab. Bandung. Persoalan anggaran, menurut dia, juga bisa dikomunikasikan, terutama dengan BPBD Provinsi serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Tidak usah dibuat rumit. Yang penting, BPBD mesti segera bekerja. Sudah sejak lama kehadiran badan ini kita tunggu,” ucapya.

Terkait belum tersedianya kantor permanen bagi badan ini, Gun Gun menyodorkan alternatif agar untuk sementara para pengurus mendirikan posko di daerah bencana, misalnya di Baleendah yang hingga saat ini sebagian wilayahnya masih terendam banjir. Kebijakan drastis seperti ini dibutuhkan agar para pengurus benar-benar mengetahui kondisi lapangan yang menjadi wilayah kerja mereka.

Ditemui sehari sebelumnya, Juhana mengungkapkan, prioritas BPBD adalah memperbaiki koordinasi antarlini dalam penangan bencana alam. “Selama ini koordinasi yang lemah selalu menjadi masalah. Dengan terbentuknya BPBD, kami harap ada perbaikan secara signifikan karena sekarang ada badan tersendiri yang benar-benar fokus mengurusi bencana,” ungkapnya.

Lebih lanjut Juhana mengungkapkan, selain upaya evakuasi dan rehabilitasi pascabencana, BPBD juga akan menggencarkan upaya pencegahan. Sebelum terbentuknya BPBD, program penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang diketuai Sekretaris Daerah. Selama ini, Satlak lebih berkonsentrasi pada penanganan pascabencana saja.(A-165/kur)***

0 komentar:

Posting Komentar